TUGAS 5

Upaya Pemerintah Untuk Mengatasi Kemikinan

·        Kondisi Kemiskinan di Indonesia

Secara harfiah, kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta-benda (Poerwadarminta, 1976). Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yanglain.Kemiskinan dipandang sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnyasecara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yangbermartabat. Dengan demikian, kemiskinan tidak lagi dipahami hanyasebatas ketidak mampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhanhak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangansandang, pangan, dan papan. Akan tetapi, kemiskinan juga berarti akses yang rendah dalam sumber daya dan aset produktif untuk memperolehkebutuhan-kebutuhan hidup, antara lain: ilmu pengetahuan, informasi,teknologi, dan modal.

Dari berbagai sudut pandang tentang pengertian kemiskinan, pada dasarnya bentuk kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi tigapengertian, yaitu:

1. Kemiskinan Absolut.

Seseorang dikategorikan termasuk ke dalamgolongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhanhidup minimum, yaitu: pangan, sandang, kesehatan, papan, danpendidikan.

2. Kemiskinan Relatif.

Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan tetapi masih beradadi bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.

3. Kemiskinan Kultural.

Kemiskinan ini berkaitan erat dengan sikapseseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusahamemperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

Keluarga miskin adalah pelaku yang berperan sepenuhnya untuk menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkanproses yang mempengaruhi kehidupannya. Ada tiga potensi yang perludiamati dari keluarga miskin yaitu:

1. Kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, contohnya dapat dilihat dari aspek pengeluaran keluarga, kemampuan menjangkautingkat pendidikan dasar formal yang ditamatkan, dan kemampuanmenjangkau perlindungan dasar.
2. Kemampuan dalam melakukan peran sosial akan dilihat dari kegiatanutama dalam mencari nafkah, peran dalam bidang pendidikan, peran dalam bidang perlindungan, dan peran dalam bidangkemasyarakatan.
3. Kemampuan dalam menghadapi permasalahan dapat dilihat dari upaya yang dilakukan sebuah keluarga untuk menghindar danmempertahankan diri dari tekanan ekonomi dan non ekonomi.

Kemiskinan merupakan masalah yang ditandai oleh berbagai halantara lain rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecukupandan mutu pangan, terbatasnya dan rendahnya mutu layanan kesehatan,gizi anak, dan rendahnya mutu layanan pendidikan. Selama ini berbagaiupaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan melalui penyediaankebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja dan sebagainya.

·        Penanggulangan Masalah Kemiskinan di Indonesia

Penanganan berbagai masalah di atas memerlukan strategi penanggulangan kemiskinan yang jelas. Pemerintah Indonesia dan berbagai pihak terkait lainnya patut mendapat acungan jempol atasberbagai usaha yang telah dijalankan dalam membentuk strategipenanggulangan kemiskinan.

Hal pertama yang dapat dilakukan olehpemerintahan baru adalah menyelesaikan dan mengadaptasikan rancangan strategi penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan. Kemudian hal ini dapat dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan. Berikut ini dijabarkan sepuluh langkah yang dapat diambil dalammengimplementasikan strategi pengentasan kemiskinan tersebut. 

1. Peningkatan fasilitas jalan.

Di Indonesia menunjukkan bahwa pembangunan jalan di area pedesaanmerupakan cara yang efektif dalam mengurangi kemiskinan. Jalannasional dan jalan provinsi di Indonesia relatif dalam keadaan yang baik. Tetapi, setengah dari jalan kabupaten berada dalam kondisi yang buruk. Sementara itu lima persen dari populasi, yang berartisekitar 11 juta orang, tidak mendapatkan akses jalan untuk setahun penuh.

  Menjalankan program skala besar untuk membangun jalanpedesaandan di tingkat kabupaten.Program pembangunan jalan tersebut juga dapat meningkatkanpenghasilan bagi masyarakat miskin dan mengurangi pengeluaranmereka, disamping memberikan stimulasi pertumbuhan padaumumnya.

2. Membiayai program di atas melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana pembangunan harus ditargetkan pada daerah-daerah yangmempunyai kondisi buruk, terutama dalam masalah kemiskinan.Peta lokasi kemiskinan, bersama dengan peta kondisi jalan, dapat digunakan untuk mengidentifikasi daerah-daerah tersebut.Masyarakat miskin setempat juga harus dilibatkan agar hasilnyadapat sesuai dengan kebutuhan mereka, serta menjamintersedianya pemeliharaan secara lebih baik.

3. Menjalankan program pekerjaan umum yang bersifat padat karya.

Program seperti ini dapat menjadi cara yang efektif untuk menyediakan fasilitas jalan di pedesaan disamping sebagai bentuk perlindungan sosial. Untuk daerah yang terisolir, program inibahkan dapat mengurangi biaya pembangunan.

4. Menjalankan strategi pembangunan fasilitas listrik pada desa-desa yang belum menikmati tenaga listrik.

 Hal yang sama dapat terlihat pada penyediaan listrik. Saat inimasih ada sekitar 6000 desa, dengan populasi sekitar 90 juta orangbelum menikmati tenaga listrik. Kompetisi pada sektor kelistrikan harus ditingkatkan dengan memperbolehkan perusahaan penyedia jasa kelistrikan untuk menjual tenaga listrik yang mereka hasilkan kepada PLN. Aksespada jaringan yang dimiliki PLN juga patut dibuka dalam rangkameningkatkan kompetisi tersebut. Penyusunan rencana pelaksanaan dengan lebih terinci atas dua skema subsidi yang ada sangatlah diperlukan, untuk menjamin subsidi tersebut tidak menghambat penyediaan listrik secara lebih luas.

5. Peningkatan tingkat kesehatan melalui fasilitas sanitasi yang lebih baik Indonesia sedang mengalami krisis penyediaan fasilitas sanitasi.

Hanya kurang dari satu persen limbah rumah tangga di Indonesiayang menjadi bagian dari sistem pembuangan. Penyediaan fasilitaslimbah lokal tidak dibarengi dengan penyediaan fasilitaspengumpulan, pengolahan dan pembuangan akhir. Pada tahun 2002,pemerintah hanya menyediakan anggaran untuk perbaikan sanitasisebesar 1/1000 dari anggaran yang disediakan untuk penyediaan air.Akibatnya, penduduk miskin cenderung menggunakan air dari sungaiyang telah tercemar. Tempat tinggal mereka juga sering berada didekat tempat pembuangan limbah.

Hal ini membuat penduduk miskincenderung menjadi lebih mudah sakit dan tidak produktif. Pada tahun2001, kerugian ekonomi yang timbul akibat masalah sanitasidiperkirakan mencapai Rp 100.000,- per rumah tangga setiapbulannya. Untuk mengatasi hal tersebut ada dua hal yang dapat dilakukan:

6. Pada sisi permintaan, pemerintah dapat menjalankan kampanye publik secara nasional untuk meningkatkan kesadaran dalampenggunaan fasilitas sanitasi yang lebih baik.

Biaya yangdiperlukan untuk kampanye tersebut tidaklah terlalu tinggi, sementara menjanjikan hasil yang cukup baik.

7. Pada sisi penawaran, tentu saja penyediaan sanitasi harusdiperbaiki.

Aspek terpenting adalah membiayai investasi di bidangsanitasi yang akan terus meningkat. Dua pilihan yang dapat dilakukan adalah:

a.       mengadakan kesepakatan nasional untuk membahas masalah pembiayaan fasilitas sanitasi dan

b.      mendorong pemerintah local untuk membangun fasilitas sanitasipada tingkat daerah dan kota; misalnya dengan menyediakan DAKuntuk pembiayaan sanitasi ataupun dengan menyusun standarpelayanan minimum.

8. Penghapusan larangan impor beras

 Larangan impor beras yang diterapkan bukanlah merupakankebijakan yang tepat dalam membantu petani, tetapi kebijakan yangmerugikan orang miskin. Studi yang baru saja dilakukanmenunjukkan bahwa lebih dari 1,5 juta orang masuk dalam kategorimiskin akibat dari kebijakan tersebut. Bahkan bantuan beras yangberasal dari Program Pangan Dunia (World Food Program) tidak diperbolehkan masuk ke Indonesia karena tidak memiliki izin impor.Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan harga beras. Tetapiini hanya menguntungkan pihak yang memproduksi beras lebih dariyang dikonsumsi, sementara 90 persen penduduk perkotaan dan 70persen penduduk pedesaan mengkonsumsi lebih banyak beras dariyang mereka produksi. Secara keseluruhan, 80 persen dari penduduk Indonesia menderita akibat proteksi tersebut, sementara hanya 20persen yang menikmati manfaatnya. Bahkan manfaat tersebut tidaklah sedemikian jelas.

Harga beras di tingkat petani tidak mengalami kenaikan yang berarti sementara harga di tingkat pengecer naik cukup tinggi. Dapat dikatakan bahwa hanya parapedagang yang menikmati manfaat kenaikan harga tersebut.Sementara itu, dukungan dan bantuan bagi petani dapat dilakukandengan berbagai cara lain, seperti penyediaan infrastruktur pertanian dan pedesaan serta penyediaan riset dalam bidang pertanian.Pengenaan bea masuk juga dapat menjadi altenatif yang lebih baik daripada larangan impor.

9. Pembatasan pajak dan retribusi daerah yang merugikan usaha lokal dan orang miskin

Salah satu sumber penghasilan terpenting bagi penduduk miskin didaerah pedesaan adalah wiraswasta dan usaha pendukung pertanian.Setengah dari penghasilan masyarakat petani miskin berasal dariusaha pendukung pertanian. Untuk meningkatkan penghasilantersebut, terutama yang berasal dari usaha kecil dan menengah, perludibangun iklim usaha yang lebih kondusif. Sayangnya, sejak prosesdesentralisasi dijalankan, pemerintah daerah berlomba-lombameningkatkan pendapatan mereka dengan cara mengenakan pajak dan pungutan daerah yang lebih tinggi. Usahawan pada saat ini harusmengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mengurus berbagai izinyang sebelumnya dapat mereka peroleh secara cuma-cuma. Belumlagi beban dari berbagai pungutan liar yang harus dibayarkan untuk menjamin pengangkutan barang berjalan secara lancar dan aman.Berbagai biaya ini menghambat pertumbuhan usaha di tingkat lokaldan menurunkan harga jual yang diperoleh penduduk miskin atasbarang yang mereka produksi.

10. Pemberian hak penggunaan tanah bagi penduduk miskin

 Adanya kepastian dalam kepemilikan tanah merupakan faktorpenting untuk meningkatkan investasi dan produktifitas pertanian.Pemberian hak atas tanah juga membuka akses penduduk miskinpada kredit dan pinjaman. Dengan memiliki sertifikat kepemilikan mereka dapat meminjam uang, menginvestasikannya danmendapatkan hasil yang lebih tinggi dari aktifitas mereka. Yang hanya 25 persen pemilik tanah di pedesaan yang memilikibukti legal kepemilikan tanah mereka. Ini sangat jauh dari kondisi diCina dan Vietnam, dimana sertifikat hak guna tanah dimiliki oleh hampir seluruh penduduk. Program pemutihan sertifikat tanah di Indonesia berjalan sangat lambat. Dengan program pemutihan yang sekarang ini dijalankan, dimana satu juta sertifikat dikeluarkan sejak 1997, dibutuhkan waktu seratus tahun lagi untuk menyelesaikan proses tersebut. Disamping itu, kepemilikan atas 64 persen tanah di Indonesia tidaklah dimungkinkan, karena termasuk dalam klasifikasi area hutan. Walaupun pada kenyataannya, di area tersebut terdapat lahan pertanian, pemukiman, bahkan daerah perkotaan.

11. Perbaikan atas kualitas pendidikan dan penyediaan pendidikan transisiuntuk sekolah menengah

Indonesia telah mencapai hasil yang memuaskan dalammeningkatkan partisipasi di tingkat pendidikan dasar. Hanya saja,banyak anak-anak dari keluarga miskin yang tidak dapat melanjutkanpendidikan dan terpaksa keluar dari sekolah dasar sebelum dapat menamatkannya (lihat gambar dibawah).

Hal ini terkait erat denganmasalah utama pendidikan di Indonesia, yaitu buruknya kualitaspendidikan.

12. Membangun lembaga pembiayaan mikro yang memberimanfaat pada penduduk miskin.

Sekitar 50 persen rumah tangga tidak memiliki akses yang baik terhadap lembaga pembiayaan, sementara hanya 40 persen yang memiliki rekening tabungan. Kondisi ini terlihat lebih parah di daerahpedesaan. Solusinya bukanlah dengan memberikan pinjamanbersubsidi. Program pemberian pinjaman bersubsidi tidak dapat dipungkiri telah memberi manfaat kepada penerimannya.

Tetapi program ini juga melumpuhkan perkembangan lembaga pembiayaanmikro (LPM) yang beroperasi secara komersial. Padahal, lembaga-lembaga semacam inilah yang dapat diandalkan untuk melayani masyarakat miskin secara lebih luas. Solusi yang lebih tepat adalah memanfaaatkan dan mendorong pemberian kredit dari bank-bank komersial kepada lembaga-lembaga pembiayaan mikro tersebut.

13. Mengurangi tingkat kematian Ibu pada saat melahirkan

 Hampir 310 wanita di Indonesia meninggal dunia pada setiap 10.000kelahiran hidup. Angka ini merupakan yang tertinggi di AsiaTenggara. Tingkat kematian menjadi tinggi terkait dengan dua sebab.Pertama karena ibu yang melahirkan sering terlambat dalam mencaribantuan medis. Sering terjadi juga bantuan medis yang dibutuhkantersebut tidak tersedia. Kedua karena kebanyakan ibu yangmelahirkan lebih memilih untuk meminta bantuan bidan tradisionaldaripada fasilitas medis yang tersedia.

14. Menyedian lebih banyak dana untuk daerah-daerah miskin

 Kesenjangan fiskal antar daerah di Indonesia sangatlah terasa.Pemerintah daerah terkaya di Indonesia mempunyai pendapatan perpenduduk 46 kali lebih tinggi dari pemerintah di daerah termiskin.Akibatnya pemerintah daerah yang miskin sering tidak dapat menyediakan pelayanan yang mencukupi, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pemberian dana yang terarah dengan baik dapat membantu masalah ini.

15. Merancang perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran

Program perlindungan yang tersedia saat ini, seperti beras untuk orang miskin serta subsidi bahan bakar dan listrik, dapat dikatakanbelum mencapai sasaran dengan baik. Pada tahun 2004, pemerintahIndonesia mengeluarkan Rp 74 trilliun untuk perlindungan sosial.Angka ini lebih besar dari pengeluaran di bidang kesehatan danpendidikan. Sayangnya, hanya 10 persen yang dapat dinikmati olehpenduduk miskin, sementara sekitar Rp60 trilliun lebih banyak dinikmati oleh masyarakat mampu. Secara rata-rata, rumah tanggamiskin hanya memperoleh subsidi sebesar Rp12.000 untuk beras danRp 9.000 untuk minyak tanah setiap bulannya maupun kualitas. Pemberian dana yang terarah dengan baik dapat membantu masalah ini.

16. Merancang perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran

Program perlindungan yang tersedia saat ini, seperti beras untuk orang miskin serta subsidi bahan bakar dan listrik, dapat dikatakanbelum mencapai sasaran dengan baik. Pada tahun 2004, pemerintahIndonesia mengeluarkan Rp 74 trilliun untuk perlindungan sosial.Angka ini lebih besar dari pengeluaran di bidang kesehatan danpendidikan. Sayangnya, hanya 10 persen yang dapat dinikmati olehpenduduk miskin, sementara sekitar Rp60 trilliun lebih banyak dinikmati oleh masyarakat mampu. Secara rata-rata, rumah tanggamiskin hanya memperoleh subsidi sebesar Rp12.000 untuk beras danRp 9.000 untuk minyak tanah setiap bulannya.

Sumber: publikasi.kominfo.go.id/bitstream/.../penanggulangan_KIB-II.pdf?.

             wartawarga.gunadarma.ac.id/.../kebijakan-pemerintah-dalam-menang...

            digilib.its.ac.id/public/ITS-Master-14009-Chapter1.pdf-98671.pdf